Postingan

Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19 . Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket s

Pemulihan ekonomi pasca covid

  Indrawati mengatakan, yang menjadi fokus pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi adalah penanganan terhadap isu indeks kemudahan berbisnis atau EoDB dan reform birokrasi. Salah satu elemen terpenting adalah meneruskan Omnibus Law pada penciptaan lapangan kerja. "Ini adalah undang-undang yang menangani masalah banyak kerumitan birokrasi serta regulasi yang menimbulkan dan menghambat investasi," kata dia dalam acara Webinar LPEM UI, Kamis (18/2). Dia yakin, Undang-Undang tentang Cipta Kerja bisa menarik investasi lebih besar yang berasal dari swasta, domestik, dan asing. Dengan investasi yang besar, maka mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menggerakan roda perekonomian. Dia menambahkan di dalam Omnibus Law penciptaan lapangan kerja pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kehadiran LPI juga dapat membantu menarik lebih banyak modal swasta dan asing ke Tanah Air. Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Ri